KOTA - Sebanyak 80.526 KK masyarakat Kabupaten Sumedang telah menerima kartu combo. Kartu tersebut merupakan pengganti kartu keluarga sejahtera (KKS). Penerima kartu combo merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). "Jumlah penerima KKS di Kabupaten Sumedang terdata 81.526 KK. Itu hanya berlaku dari 2017 hingga Agustus 2018. Mulai Oktober KKS diganti menjadi kartu combo. Kartu combo diterima oleh pemanfaat PKH dan BPNT Jumlah penerima kartu kombo BPNT/PKH di Sumedang setelah dilakukan verifikasi validasi sebanyak 80.526 KK," ujar Sekretaris Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kab Sumedang, Yuyun Bahtiar, Selasa (12/11/2019). Yuyun menggambarkan, Ketika program BPNT diluncurkan oleh Kemensos pada Oktober 2018, tercatat 100.500 KK warga Sumedang berhak menerima BPNT. Tapi setelah berjalan dan dilakukan kembali verifikasi dan validasi pada November 2018 Kemensos merilis bahwa kuota Sumedang berkurang 20.000 KK. "Sebagai gambaran penerima PKH itu adalah warga yang paling miskin atau dengan status soaial ekonominya terendah sehingga harus mendapat semua bantuan termasuk BPNT. Tetap penerima BPNT belum tentu sebagai penerima program PKH," katanya. Program PKH adalah bantuan berupa uang untuk pendidikan anak, lansia dan disabilitas Sedangkan program BPNT bantuannya berupa beras dengan nilai Rp 110.000. Namun setiap daerah jumlah beras yang diterima menyesuaikan dengan harga pasar di wilayah tersebut. "Program PKH di Sumedang berjalan dari tahun 2007 dan program BPNT sejak oktober 2018 .Wilayah terbanyak penerima Kartu Combo adalah Cimanggung, Jatinunggal dan Pamulihan," kata Yuyun. Cara pendistribusian BPNT melibatkan suplier dan agen yang ditunjuk oleh pihak Kemensos. "Kalau di Sumedang di Bank BRI. Jadi si pemanfaat langsung ke agen yang ada di desa atau yang lokasinya lebih dekat kepada kelompok penerima manfaat (KPM)," katanya lagi. Yuyun mengakui pada pelaksanaan program bantuan pemerintah itu pasti tak lepas dari kendala. "Kendala pada umumnya terjadi pada penyaluran dari suplier ke pihak agen karena kadang datang menyalurkan pada malam hari. Kendala lainnya terkadang saldo pemanfaat nol atau belum ke transper saat pengambilan bantuan," ujarnya. (nsa)

(penerbit: sumedangkab.go.id)