Pengelola Rutilahu Harus Hati-hati


Baca juga : Camat Situraja : Warga Miskin di Sukatali Harus Menurun
Jangan Khawatir dengan Anak Berhadapan Hukum


KEJAKSAAN - Pihak Kejaksaan Negeri Sumedang mengimbau pihak pemerintah desa yang mendapatkan jatah program rutilahu untuk mengelola dan merealisasikan biaya program rutilahu dengan baik. Sebab jika pengelolaannya tidak dilakukan secara hati-hati, dikhawatirkan nantinya berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). "Kami  terus mengingatkan kepada seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang akan mengelola bantuan anggaran Program Rutilahu tahun 2020, supaya lebih berhati-hati dalam mengelola anggarannya. Jangan sampai nantinya ada temuan atau kekeliruan yang bisa mengarah pada tindak pindana," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Sumedang, Agus Hendra Yanto.

Sebab, kata dia, apabila tidak diingatkan dari awal, dikhawatirkan dalam pelaksanaannya nanti terjadi kesalahan atau kecerobohan yang dapat menyeret para pengelola kegiatan ke masalah hukum. Karena seperti diketahui, program bantuan Rutilahu ini, memang sangat rentan sekali terjadi tindak pidana. 

Seperti diketahui, sebanyak 24 Desa di wilayah Kabupaten Sumedang, pada tahun 2020 ini dikabarkan bakal mendapat bantuan anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Bantuan Rutilahu untuk ratusan keluarga kurang mampu di Sumedang ini, dalam pelaksanaannya akan dikelola secara langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, di masing-masing desa calon penerima. (nsa)


Rutilahu, Jaksa

Berita Terkait