GEDUNG NEGARA - Dampak pandemik Covid-19, banyak warga terutama dari sektor informal yang tidak mempunyai penghasilan, kehilangan pekerjaan dan berujung tidak bisa menafkahi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah berusaha sekuat tenaga jangan sampai ada warga Sumedang  yang tidak bisa makan. “Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19  di Sumedang, siang  tadi saya memimpin online meeting  bersama Forkopimda, Sekda,  Asisten Pembangunan, Kepala Bapppeda, Kadis Sosial, Kadis Kopindag, Kadis PMD, Kalak BPBD, Pimpinan Kantor Pos Sumedang, Pimpinan Bulog Sumedang, Ketua Forum Camat, Ketua APDESI,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Senin (13/4/2020).

Video konferensi membahas rencana penyaluran Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Pemprov Jabar. Agenda yang dibahas mekanisme penyaluran JPS, pembagian peran dalam penyaluran JPS dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk itu penyaluran JPS harus tepat sasaran, tidak ada yang menerima bantuan ganda, merata, diberikan kepada yang berhak.  Kuncinya adalah pendataan yang tepat, konsisten dengan kriteria yang telah ditetapkan. “Maka akan dilakukan verifikasi ulang  di lapangan berkaitan dengan data yg telah masuk.  Sehingga data benar benar valid.  Pengadaan bahan dan penyaluran bantuan  lancar,” katanya.

Pengawasan yang intensif dari setiap tahapan serta akan akan dibuat posko pengaduan dan tindak lanjutnya.  Selasa besok (14/4/2020) kami melakukan meeting online dengan mengundang  Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di Sumedang untuk rembuk online. Kami meminta masukan tentang dampak sosial ekonomi Pandemi Covid-19 dan strategi antisipasinya. [vrs]

(penerbit: sumedangkab.go.id)