GEDUNG NEGARA -  Verifikasi dan validasi data keluarga miskin baru dampak korona tuntas dilakukan Pemkab Sumedang. Namun untuk menghindari  masih ada yang tak terdaftar dalam data, Pemkab SUmedang mebuka pengaduan laporan bagi warga yang tak terdata dan merasa butuhmendapat bantuan sembako.

“Bagi warga  Sumedang yang membutuhkan paket bantuan sosial namun terlewat didata atau ingin mendaftarkan tetangga yang dinilai lebih membutuhkan bisa melapor,” kata Bupati Dony Ahmad Munir yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang.

Warga bisa  mengisi form laporan di web http://covid19.sumedangkab.go.id/lapor atau hotline Sumedang Simpati Quick Response (SSQR) 0811 200 133 (telp/WA).

Menurut bupati, pendataan tuntas setelah kerja keras para Ketua RW dan operator desa, didukung   manajerial oleh para camat dan kepala desa/lurah, serta dibackup teknis oleh para operator kecamatan dan para relawan dari PLD, PD, TA, pendamping PKH, korcam PKH, korkab PKH, TPD, PKB dan Forum PKB. “Proses verifikasi dan validasi data Non DTKS melalui aplikasi Sapawarga di  Sumedang  tuntas,” katanya.

Bupati Dony berterima kasih untuk semua. “Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19,” katanya.

Data usulan dari RT/RW untuk JPS mencapai  150 ribu KK. Namun setelah dilakukan validasi data oleh Disdukcapil dengan mengacu pada KK dan NIK kemudian dicocokkan kembali oleh Dinsos dan disetujui menjadi 104.125 KK. Diantara data yang ditolak disebabkan sudah meninggal dunia, pindah dari Sumedang, sudah menerima bantuan karena tidak boleh dobel bantuan.  “Sumedang satu-satunya  yang  dapat menyelesaikan tugas berat ini tepat waktu,” katanya.

Bantuan sosial untuk non DTKS ini sedang diproses supaya bisa sampai ke warga Sumedang selama PSBB.  Adapun untuk bantuan sosial yang saat ini sudah diterima sebagian warga, berasal dari bantuan reguler pemerintah pusat dan provinsi melalui Program PKH, BPNT/Sembako, termasuk bantuan sosial yang disalurkan melalui PT. Pos yang diberikan untuk 17.569 KK yang tercatat dalam DTKS.

“Warga tidak merasa khawatir jika belum mendapatkan bantuan sosial. Ada 7 pintu bantuan untuk masyarakat selama pemberlakuan PSBB. Dari 7  pintu tersebut masih ada empat pintu lagi yang belum terealisasi. 4 pintu lagi, 1 di DTKS  yaitu BLT Kemensos  dan 3  lagi untuk non-DTKS yaitu Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten, dan BLT Dana Desa,” katanya. (vrs)

(penerbit: sumedangkab.go.id)