SUMEDANG - Wakil Bupati Sumedang yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumedang H. Erwan Setiawan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Pada Rabu, (12/07/2023). Bertempat di Soehoed Warnaen Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPPEDA) Provinsi Jawa Barat.
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh para Wakil Bupati dan Wakil Walikota selaku Ketua TKPK di masing-masing kabupaten/kota
Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan rakor TKPK ini, Penguatan Strategi Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum sesuai dengan harapan.
Menurutnya, pemimpin di setiap daerah memegang kewenangan dan kebijakan, memiliki diskresi penuh dalam mengelola daerah dan bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya masing masing.
Oleh karena itu, ia mengajak para wakil bupati dan wakil walikota untuk dapat membuat langkah terobosan secara bersama-sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.
"Tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Harapan kami ada kolaborasi antara Pemrov, Pemkab dan Pemkot. Kita perbaharui kembali melalui Rakor ini, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.
Dikatakan Uu, langkah yang perlu dilakukan wakil bupati dan wakil walikota untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan diantaranya ialah dengan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
"Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya," ujarnya.
Dikatakannya, para wakil kepala daerah selaku Ketua TKPK harus dapat memberikan peluang usaha, kepada orang miskin agar mendapat penghasilan dengan mudah karena yang tahu wilayah dan karakter masyarakat tentunya adalah para wakil itu sendiri.
"Jangan sampai kita tidak melakukan action dan tindakan apa-apa, untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat" ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengurangi angka kemiskian, para wakil diminta untuk berkomunikasi dengan bupati atau walikota masing-masing meminta anggaran sebesar besarnya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.
"Sebelum Anggaran 2024 silakan para wakil untuk dapat berkoordinasi dengan tiap OPD dan dinas terkait. Minta program dari mereka, realistis atau tidak. Kita ramu dan jadikan program yang baik dan benar. Baru komunikasikan dengan bupati atau walikota," katanya.
Rakor TKPK ini merupakan wadah untuk dapat memperkuat komitmen antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan, merumuskan strategi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
"Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan," Ujar Wabup Erwan seusai mengikuti acara.
Dirinya berharap, perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.
"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan kabupaten/ota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," Pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama TKPK provinsi, kabupaten/ kota dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. (diskominfosanditik)

(penerbit: sumedangkab.go.id)