Apel gabungan di awal tahun 2020 dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, Senin (6/1/2020).
 
Apel yang berlangsung di lapangan IPP tersebut turut dihadiri oleh segenap jajaran ASN di lingkup IPP mulai dari pejabat struktural dan seluruh staf, termasuk para Kepala SKPD. 
 
Dalam amanatnya, Sekda mengatakan, capaian kinerja pada tahun 2019 berjalan dengan baik berkat kontribusi semua pihak dibantu oleh segenap warga masyarakat Kabupaten Sumedang.
 
Dikatakan Sekda, salah satu indikator makro pembangunan yang krusial adalah masalah kemiskinan. "Alhamdulillah Bulan Desember 2019 kemarin BPS telah mempublish realisasi untuk penurunan angka kemiskinan di Sumedang mencapai 0,7 persen, meski targetnya 0,8 persen. Tentunya ini merupakan hal yang harus kita syukuri," paparnya.
 
Demikian juga dalam reformasi birokrasi, masih menurut Sekda, juga mengalami peningkatan yang signifikan karena kinerja pembangunan berawal dari kinerja birokrasi. "Kinerja birokrasi menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima nilai sakip sebesar 60,98 atau kategori B atas kinerja tahun sebelumnya. Dari nilai B tahun ini insya allah kita targetkan menjadi BB," ungkapnya.
 
Terkait Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Sekda mengatakan di Jawa Barat hanya ada dua Kabupaten dari 27 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung yang mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga Kabupaten Sumedang mendapatkan anugerah Zona integritas menuju WBK dan WBBM.
 
"Kemudian perkembangan  lainnya bisa dilihat dari e-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelumnya kita berada di angka 2,4 persen, sekarang ada peningkatan di angka 3 persen.  Aplikasi e-office sendiri sudah mulai diterapkan di lingkup Setda dan nantinya akan kita gulirkan di semua SKPD. Dengan begitu mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat ke depan akan jauh lebih cepat dan ringkas dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya.
 
Dari sisi pengawasan untuk kapasitas APIP, levelnya dari 2 meningkat ke level 3. Inspektorat Kabupaten Sumedang termasuk Inspektorat terbaik di Indonesia. "Itu beberapa gambaran progres kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Sumedang. Artinya proses reformasi birokrasi berjalan sangat signifikan di tahun 2019 dan ini merupakan angka-angka yang objektif yang kita raih di tahun 2019. Termasuk pelayanan publik yang sebelumnya kita belum mempunyai MPP sekarang kita sudah sudah mempunyai MPP," ucapnya.
 
Dikatakan Sekda, begitu banyak capaian-capaian lainnya termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hampir di semua bidang mengalami peningkatan. "Saya atas nama Bupati dan Wakil Bupati Sumedang mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan para pimpinan SKPD, Camat, administrator, pengawas dan pelaksana. Berkat bapak dan ibu serta dukungan segenap masyarakat kita bisa meraih prestasi di tahun 2019," tukasnya.
 
Di akhir amanatnya, Sekda berharap kecepatan kinerja birokrasi pemerintahan harus lebih ditingkatkan di tahun 2020. "Kami berharap semua jajaran pemerintahan harus merapatkan barisan untuk melakukan perubahan salah satunya dalam bentuk keteladanan. Berbagai kegiatan di tahun 2020 agar dilakukan melalui percepatan yang optimal," pungkasnya.
 
Sekda meyakini kinerja pemerintahan Kabupaten Sumedang di Tahun 2020 bisa berlipat dan capaiannya akan meningkat sehingga  menjadi Kabupaten yang maju dan terbaik di Jawa Barat. Pada akhirnya di Tahun 2023 mendatang Kabupaten Sumedang betul-betul menjadi Kabupaten kebanggan semua masyarakat.
 
Dalam apel pagi tersebut dilakukan pula penyerahan piagam penghargaan kepada 11 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten  Sumedang dari Kementerian Hukum dan HAM dan kepada SMK Pemuda sebagai pemenang Lomba Cerdas Cermat HAM tingkat SMA/SMK/MA se-Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

(penerbit: sumedangkab.go.id)