Sumedang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih


Baca juga : Bupati Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila


SUMEDANGKAB.GO.ID, JAKARTA - Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari mulai tataran Pemerintah Pusat hingga Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang salah satunya melalui Grand Design Reformasi Birokrasi.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Sistem pemerintahan juga diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir dihadapan M. Yusuf Ateh.,MBA, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesaat sebelum pelaksanaan acara Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda Kab. Sumedang yang digelar di lingkungan Kantor Kemenpan RB Jakarta, Jumat, (11/10/2019).

Bimtek SAKIP diikuti Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan, Sekda Kab. Sumedang, Herman Suryatman serta para Kepala SKPD termasuk para Camat se-Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, di Kabupaten Sumedang saat ini ada lima masalah utama, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kurang memadainya infrastruktur dasar, investasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kinerja ASN belum optimal dalam memberikan pelayanan.

Pemkab Sumedang sedang menjalankan berbagai program unggulan sebagai penjabaran dari visi dan misi Sumedang Simpati, yang diharapkan berdampak terhadap indikator makro pembangunan akan berjalan secara progresif. Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada pada angka 70,53 poin menjadi 74,83 poin di tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin dari 9,76% menjadi 5,76%, Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7,04% menjadi 5,68%, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari6,48% menjadi 7,88% dan Indeks Gini dari 0,42 poin menjadi 0,35 poin di tahun 2023. [mth]


sumedang

Berita Terkait